Bencana alam yang melanda provinsi maluku dari bulan mei sampai saat ini belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat, padahal telah memakan korban jiwa dan harta yang ditafsir puluhan miliaran rupiah. Pemerintah Daerah Melalui wakil Gubernur Said Assagaf telah menyatakan bahwa bencana yang melanda provinsi Maluku bukan hanya terjadi di Kota Ambon tetapi di semua pelosok bahkan kabupaten-kabupaten lainpun lebih mengerikkan.Hal ini tidak dirilis dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat, yang lebih mengecewakan lagi kepala BNPB malah menunggu sampai terjadi korban dalam jumlah banyak. data yang diperoleh oleh BNPB hanya dari kota ambon, sedangkan Buru, Seram dan tempat-tempat lain malah di abaikan.......!!! Padahal kalau mau dibandingkan bencana yang terjadi di provinsi MALUKU, lebih mengerikkan lagi pada kecamatan-kecamatan lain ,,,,!!! seperti yang terjadi di Desa Negeri Lima, Tanah lonsor yang membuat kali menjadi kering dan sekarang menjadi danau yang tak kalah danau Toba!!!
Desa Mamua yang mengalami hal yang sama !!! justru tidak diperhatikan oleh Pemerintah, blum lagi dari daerah-daerah lain yang, diperkirakan membutuhkan anggaran miliaran rupiah untuk memperbaikinya kembali.
Pemerintah Pusat seakan memandang bencana alam yang terjadi di Maluku dengan sebelah mata, bahkan tidak sama sekali. sampai detik inipun tidak ada pernyataan resmi dari presiden maupun menteri terkait atas musibah yang dialami masyarakat Maluku. .........!!!
usulan wakil gubernur Maluku untuk menjadikan bencana Maluku sebagai bencana Nasional tidak di respon sedikitpun oleh pemerintah,,,,,bahkan dianggap itu adalah bencana biasa,,,,,,,, BNPB sendiripun tidak memiliki kriteria yang jelas tentang suatu bencana Nasional. . . . . .!!!
Penderitaan masyarakat Maluku terkait bencana alam merupakan penderitaan sendiri dan diselesaikan oleh mereka sendiri. Diskriminasi pemerintah Pusat terlihat jelas dengan membagi daerah-daearah yang layak diberi bantuan dan tidak...........katakanlah seperti Aceh yang diberi keistimewaan, mungkin sebagai hadiah agar Aceh tidak merdeka. . . . . !!!! secara struktrural Aceh telah bebas dari NKRI; karena kewenangan yang diberikan yakni membuat aturan, menetapkan UU yang berlaku di negerinya sendiri tanpa dilandasi oleh pancasila dan UUD 1945, lebih parahnya lagi partai politiknya yang jauh dari idiologi bangsa Indonesia,,,,,,!!! tinggal menunggu mata uang yang diberlakukan lagi maka resmi menjadi negara berdaulat.
Pemerintah pusat terkadang lupa dengan kewenangan-kewenangan daerah yang telah dijanjikan, bahkan tidak memiliki fungsi kontrol yang jelas sehingga otonomi yang dijalankan di daerah-daerah berbeda,,,,,,,,!!! Kepala-kepala daerahpun tidak memiliki konsep tentang kedaerahan yang bisa dijadikan otonomi.
otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat seakan akan tidak mau peduli tentang problem yang terjadi di suatu daerah tesebut.
Maluku seperti bukan bagian dari NKRI aja, dikala sedang berduka dan mengharapkan perhatian justru yang dibahas adalah urusan pribadi. Bangsa Indonesia seakan lupa dengan jasa-jasa pahlawannya sendiri. mungkin karena Pak presiden SBY masih marah karena sebagian oknum RMS mengibarkan bendera di hadapannya tahun lalu kali.
kalau mau berbicara tentang kursi pemerintahan, masyarakat Maluku tidak pernah diberi kepercayaan untuk duduk sederajat dengan provinsi laen,,,,,,,!!!! apakah karena masyarakat Maluku blum layak ??? ataukah ada dendam-dendam terhadap Maluku???.
yang jelas Maluku adalah bagian dari Negara Indonesia, dan Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia... !!!
Desa Mamua yang mengalami hal yang sama !!! justru tidak diperhatikan oleh Pemerintah, blum lagi dari daerah-daerah lain yang, diperkirakan membutuhkan anggaran miliaran rupiah untuk memperbaikinya kembali.
usulan wakil gubernur Maluku untuk menjadikan bencana Maluku sebagai bencana Nasional tidak di respon sedikitpun oleh pemerintah,,,,,bahkan dianggap itu adalah bencana biasa,,,,,,,, BNPB sendiripun tidak memiliki kriteria yang jelas tentang suatu bencana Nasional. . . . . .!!!
Penderitaan masyarakat Maluku terkait bencana alam merupakan penderitaan sendiri dan diselesaikan oleh mereka sendiri. Diskriminasi pemerintah Pusat terlihat jelas dengan membagi daerah-daearah yang layak diberi bantuan dan tidak...........katakanlah seperti Aceh yang diberi keistimewaan, mungkin sebagai hadiah agar Aceh tidak merdeka. . . . . !!!! secara struktrural Aceh telah bebas dari NKRI; karena kewenangan yang diberikan yakni membuat aturan, menetapkan UU yang berlaku di negerinya sendiri tanpa dilandasi oleh pancasila dan UUD 1945, lebih parahnya lagi partai politiknya yang jauh dari idiologi bangsa Indonesia,,,,,,!!! tinggal menunggu mata uang yang diberlakukan lagi maka resmi menjadi negara berdaulat.
Pemerintah pusat terkadang lupa dengan kewenangan-kewenangan daerah yang telah dijanjikan, bahkan tidak memiliki fungsi kontrol yang jelas sehingga otonomi yang dijalankan di daerah-daerah berbeda,,,,,,,,!!! Kepala-kepala daerahpun tidak memiliki konsep tentang kedaerahan yang bisa dijadikan otonomi.
otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat seakan akan tidak mau peduli tentang problem yang terjadi di suatu daerah tesebut.
Maluku seperti bukan bagian dari NKRI aja, dikala sedang berduka dan mengharapkan perhatian justru yang dibahas adalah urusan pribadi. Bangsa Indonesia seakan lupa dengan jasa-jasa pahlawannya sendiri. mungkin karena Pak presiden SBY masih marah karena sebagian oknum RMS mengibarkan bendera di hadapannya tahun lalu kali.
kalau mau berbicara tentang kursi pemerintahan, masyarakat Maluku tidak pernah diberi kepercayaan untuk duduk sederajat dengan provinsi laen,,,,,,,!!!! apakah karena masyarakat Maluku blum layak ??? ataukah ada dendam-dendam terhadap Maluku???.
yang jelas Maluku adalah bagian dari Negara Indonesia, dan Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia... !!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar