PERILAKU PENJAJAH BERAKAR PADA PEMIMPIN BANGSA

Pertumbuhan  penduduk yang pesat dan budaya buruk pemerintahanpusat maupun daerah sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk dan kebutuhanakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadikan negara ini semakin terpuruk.Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin bangsa dinegeri ini sangatmemprihatinkan. Perilaku pemimpin-pemimpin kita yang selalu berkuasa denganharta kekayaan yang mampu membeli rakyatnya demi kepentingan menuju karir suatukepemimpinan menjadi budaya yang tidak tau sampai kapan akan berakhir.

Sistem pelayanan publik yang berprinsip berprilaku kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, kalau bisa diperas kenapa harus gratis terus meregenerasi dari waktu kewaktu tanpa ada satu orangpun yang sanggup merubah perilaku ini. Presiden Indonesia telah berganti ganti dan para menteri telah bergonta-ganti tetapi tidak sanggup merubah prilaku tersebut. Budaya yang membumi yang tidak mau diakui secara sah oleh negara karena negara malu dengan statement demokrasi kenegaraan. Maklumlah para pemimpin dan rakyat dinegara kita sangat menjunjung budaya malu yang memalukan.

Dari semua aspek pemerintahan baik itu pendidikan pemimpin-pemimpinnya masih memberlakukan budaya demokrasi yang telah berakar dari jaman penjajah……..berkerja sedikit dan mengharapkan upah yang banyak……kepunyaan orang lain mau…….dan kepunyaannya disimpan…….memaksa  rakyatnya untuk bekerja tanpa dihargai upah…….mau rakyatnya yang terbaik  padahal tidak ada kontribusi buat rakyatnya…..kapan bangsa ini mempunyai sosok yang mungkin mencotoh gubernur DKI Joko Wi….

Pelayanan yang diberikan  kepada masyarakat dipersulit dengan peraturan dan kesulitan-kesulitan yang masyarakatnya tidak tahu menjadi sumber rezeki pendapatan tambahan bagi para oknum. Kesalahan sengaja diciptakan dan selalu dicari-cari oleh oknum petugas agar memperoleh celah untuk mendapatkan rezeki penghasilan tambahan berupa suap maupun pungli. Masyarakat yang mengalami kesulitan bukannya dibantu tapi malah dipersulit. Dan sangat mungkin perilaku hina ini yang suka mempersulit dan memeras dipelihara dan dikembangkan secara sistematis sesubur-suburnya oleh para atasan termasuk kepala kelurahan dan camat maupun penjabat pada tingkat perguruan tinggi.

Pelayanan Publik hingga saat ini masih sangat jauh dari etika pelayanan publik yang berorientasi pengabdian kepada masyarakat yg tulus, jujur, ikhlas yang bebas dari pungli, bebas dari mempersulit maupun memeras masyarakat.

Entah kapan perilaku-perilaku hina dari oknum-oknum birokrat ini bisa diperbaiki dan dibasmi hingga keakar-akarnya. Dan entah siapa yang bisa memperbaiki perilaku buruk ini.

Instansi kepolisian yang seharusnya bertugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat malah cenderung memeras masyarakat. Ulah dari oknum-oknum polisi yang sengaja melakukan sweeping /tilang yang selalu mencari-cari kesalahan sekecil-kecilnya dari pengguna jalan yang ujung-ujungnya duit untuk penghasilan tambahan atau memeras masyarakat pengguna jalan. Sementara tiap bulan oknum polisi ini menerima gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS yang memiliki pangkat dan golongan yang lebih tinggi dari oknum polisi dan gaji ini berasal dari uang rakyat pula.

Rekruitment PNS dan POLRI yang tidak sesuai kompetensi kemampuan profesional dan itikad yang baik untuk pengabdian kepada masyarakat dan negara, hanya berdasarkan siapa menyogok siapa, siapa anak siapa dan belas kasihan merupakan salah satu faktor utama penyebab kebobrokan birokrasi di Negara ini.

Demikian pula dengan direkrutnya para pegawai honorer maupun pegawai kontrak. Rekruitment yang hanya dilandasi rasa dan hubungan kekeluargaan maupun rasa kasihan karena siorang ini menganggur dan memiliki tanggungan keluarga tanpa sedikitpun memperhatikan potensi profesional moral baik untuk menjaga citra institusi dan quota kebutuhan sesungguhnya dari instansi pemerintah dan juga tanpa melakukan seleksi yang ketat sesuai dengan kompetensi profesional dan itikad pelayan yang jujur dan bermoral yang baik menambah makin buruknya citra aparat pelayan publik dimata masyarakat.